BEM Se-Jawa Barat Desak Kapolda Baru Irjen Pol Hengki Ubah Paradigma Penegakan Hukum: Jangan Hanya Kompromatis dan Reaktif!

Jabarhot.myid- BANDUNG, Senin, 5 oktober 2026 – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Jawa Barat menyampaikan pernyataan sikap kritis atas dilantiknya Irjen Pol Hengki, S.I.K., M.H. sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Barat yang baru.

Mahasiswa menekankan bahwa pergantian kepemimpinan kepolisian tidak boleh dipandang sebagai pergeseran figur semata, melainkan harus menjadi momentum evaluasi total atas sistemik error penegakan hukum dan penanganan ruang demokrasi di Jawa Barat.

Koordinator BEM Se-Jawa Barat, Riki Ramdhan Fadilah, menilai bahwa akar masalah penegakan hukum di Jawa Barat selama ini bersumber dari pola penanganan kejahatan dan pengamanan aksi yang cenderung represif-reaktif alih-alih sistemik-preventif. Menurutnya, publik Jabar tidak membutuhkan figur pimpinan yang sekadar berakrobat narasi di media online, melainkan keberanian struktural untuk merombak kultur penegakan hukum dari hulu ke hilir.

"Pergantian Kapolda Jabar harus dimaknai sebagai pembuktian komitmen negara, bukan panggung seremoni. Kami mendesak Irjen Pol Hengki tidak terjebak dalam gaya kepemimpinan populis-reaktif—yang baru bergerak ketika sebuah kasus tular di media sosial (no viral, no justice) atau justru menjawab kritik masyarakat dan aksi mahasiswa dengan pentungan dan tindakan represif. Jawa Barat membutuhkan systemic reform dan ketegasan hukum yang humanis serta imparsial," tegas Riki Ramdhan Fadilah, Koordinator BEM Se-Jawa Barat.

Riki menguraikan lima perspektif substantif yang wajib dijadikan kompas perbaikan oleh Irjen Pol Hengki di tubuh Polda Jabar:

Hentikan Represifitas terhadap Masa Aksi & Jamin Kebebasan Demokrasi: Polda Jabar harus menghentikan segala bentuk pendekatan kekerasan berlebihan (excessive use of force), intimidasi, dan penangkapan sewenang-wenang terhadap mahasiswa serta masyarakat sipil saat menyampaikan pendapat di muka umum. Pengamanan aksi harus dikembalikan pada prinsip humanis, menghormati hak asasi manusia, dan mengawal kebebasan berdemokrasi.

Pemberantasan Korupsi Tanpa Pandang Bulu: Jawa Barat tidak boleh menjadi sarang aman bagi koruptor. Polda Jabar di bawah kepemimpinan Irjen Pol Hengki harus berani mengusut tuntas skandal korupsi di tingkat daerah, baik di sektor pengadaan barang/jasa, penyalahgunaan anggaran daerah, BUMD, hingga korupsi proyek infrastruktur tanpa takut pada intervensi elite politik maupun ekonomi.

Dekonstruksi Budaya Viral Justice & Transparansi Penyidikan: Polda Jabar harus membangun mekanisme penanganan perkara yang transparan dan terukur sejak tingkat Polsek hingga Polda. Penyidikan kasus-kasus kekerasan seksual (TPKS), penganiayaan, dan penyekapan tidak boleh menggantung tanpa kepastian hukum hanya karena kalah kalkulasi tren media sosial.

Penindakan Kejahatan Lingkungan (Eco-Crime): Jawa Barat mengalami krisis ekologis hebat akibat penambangan ilegal (PETI) dan alih fungsi lahan resapan secara masif di wilayah hulu. Polda Jabar dituntut memutus mata rantai corruptor-corporate network di balik perusakan lingkungan yang menjadi akar bencana banjir dan longsor saban tahun.

Institutional Clean-Up & Akuntabilitas Anggota: Kepercayaan publik (public trust) tidak akan terwujud tanpa keberanian menindak oknum penyidik dan personel yang menyalahgunakan wewenang. Penegakan disiplin dan sanksi pidana bagi oknum internal Polda Jabar harus dibuka secara terang-benderang tanpa ada pengayoman institusional (institutional protection).

Lebih lanjut, Riki menggarisbawahi bahwa mahasiswa tidak akan menjadi penonton pasif. BEM Se-Jawa Barat akan menjalankan fungsi pengawasan independen melalui watchdog gerakan mahasiswa secara berkala.

"Kami tidak datang untuk sekadar memberikan selamat, kami datang membawa ekspektasi dan lembar evaluasi publik. Jika Irjen Pol Hengki berani memotong rantai mafia hukum, memberantas korupsi, menghentikan represifitas aparat, dan menindak tegas pelanggar hukum tanpa memandang status sosial, BEM Se-Jawa Barat berada di barisan terdepan untuk mendukungnya. Namun jika penegakan hukum tetap tumpul ke atas dan suara rakyat dibalas kekerasan, kami memastikan gelombang konsolidasi mahasiswa se-Jawa Barat akan turun ke jalan menuntut pertanggungjawaban tersebut," tutup Riki.